BAB XVKETENTUAN PENUTUP Pasal 91 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. jenis dan uraian barang/jasa Selengkapnya….
PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018YANG SUDAH DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN PADA PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 [table id=7 Selengkapnya....
Tag: PerPres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ketentuan Peralihan
BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku : a. Pokja Pemilihan/Pejabat Selengkapnya….
Ketentuan Lain-Lain
BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 86 (1) Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk Selengkapnya….
Penyelesaian Sengketa Kontrak
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KeenamPenyelesaian Sengketa Kontrak Pasal 85 (1) Penyelesaian Selengkapnya….
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KelimaPelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal Selengkapnya….
Daftar Hitam Nasional
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KeempatDaftar Hitam Nasional Pasal 83 (1) PA/KPA Selengkapnya….
Sanksi
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KetigaSanksi Pasal 78 (1) Dalam hal peserta Selengkapnya….
Pengaduan oleh Masyarakat
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KeduaPengaduan oleh Masyarakat Pasal 77 (1) Masyarakat Selengkapnya….
Pengawasan Internal
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KesatuPengawasan Internal Pasal 76 (1) Menteri/kepala lembaga/kepala Selengkapnya….
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
BAB XISUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN Bagian KeduaKelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 75 (1) Menteri/kepala lembaga/kepala Selengkapnya….
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
BAB XISUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN Bagian KesatuSumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 (1) Selengkapnya….
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
BAB XPENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Bagian KeduaLayanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 73 (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Selengkapnya….
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
BAB XPENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Bagian KesatuPengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasal 69 (1) Penyelenggaraan Pengadaan Selengkapnya….
Pengadaan Berkelanjutan
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN Bagian KetigaPengadaan Berkelanjutan Pasal 68 (1) Selengkapnya….
Penggunaan Produk Dalam Negeri
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN Bagian KeduaPenggunaan Produk Dalam Negeri Pasal Selengkapnya….
Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN Bagian KesatuPeran Serta Usaha Kecil dan Selengkapnya….
Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KelimaTender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri Selengkapnya….
Penelitian
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KeempatPenelitian Pasal 62 (1) Penelitian dilakukan oleh: a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Selengkapnya….
Pengecualian
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KetigaPengecualian Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini: Selengkapnya….
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KeduaPengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pasal 60 (1) Pengadaan Barang/Jasa yang Selengkapnya….
