BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (***) Pasal 22C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari Selengkapnya….
PERSYARATAN : KTP NPWP (16 Digit) NIB : KBLI 96990 - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL (Untuk Tenaga Selengkapnya....
JEJAK DIGITAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan Selengkapnya….
PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi Selengkapnya….
KEMENTRIAN NEGARA
BAB V KEMENTRIAN NEGARA Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu Selengkapnya….
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Selengkapnya….
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Selengkapnya….
BENTUK DAN KEDAULATAN
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Selengkapnya….
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945 PEMBUKAAN(Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan Selengkapnya….
UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945
SUMPAH ATAU JANJI
BAB IX SUMPAH ATAU JANJI Pasal 76 (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Selengkapnya….
BERITA ACARA
BAB VIII BERITA ACARA Pasal 75 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. Selengkapnya….
BANTUAN HUKUM
BAB VII BANTUAN HUKUM Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau Selengkapnya….
TERSANGKA DAN TERDAKWA
BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA Pasal 50 (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik Selengkapnya….
Pemeriksaan Surat
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KelimaPemeriksaan Surat Pasal Selengkapnya….
Penyitaan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KeempatPenyitaan Pasal 38 Selengkapnya….
Penggeledahan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KetigaPenggeledahan Pasal 32 Selengkapnya….
Penahanan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KeduaPenahanan Pasal 20 Selengkapnya….
Penangkapan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KesatuPenangkapan Pasal 16 Selengkapnya….
Penuntut Umum
BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Bagian KetigaPenuntut Umum Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang Selengkapnya….
Penyidik Pembantu
BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Bagian KeduaPenyidik Pembantu Pasal 10 (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Selengkapnya….
