Klasifikasi Usaha : BANGUNAN GEDUNG Kualifikasi (PJT) : 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 3 Selengkapnya….
PERSYARATAN : KTP NPWP (16 Digit) NIB : KBLI 96990 - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL (Untuk Tenaga Selengkapnya....
JEJAK DIGITAL
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Besar (B2)
Kualifikasi : USAHA BESAR Subkualifikasi : B2 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.50 Milyar Pengalaman Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Besar (B1)
Kualifikasi : USAHA BESAR Subkualifikasi : B1 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.10 Milyar Pengalaman Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Menengah (M2)
Kualifikasi : USAHA MENENGAH Subkualifikasi : M2 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.2 Milyar Pengalaman Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Menengah (M1)
Kualifikasi : USAHA MENENGAH Subkualifikasi : M1 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.500 Juta Pengalaman Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Kecil (K3)
Kualifikasi : USAHA KECIL Subkualifikasi : K3 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.350 Juta sampai Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Kecil (K2)
Kualifikasi : USAHA KECIL Subkualifikasi : K2 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.200 Juta sampai Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Usaha Kecil (K1)
Kualifikasi : USAHA KECIL Subkualifikasi : K1 Kekayaan Bersih : Lebih dari Rp.50 Juta sampai Selengkapnya….
Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Orang Perorangan
Kualifikasi : ORANG PERORANGAN Subkualifikasi : P Kekayaan Bersih : Tidak dipersyaratkan Pengalaman : Tidak Selengkapnya….
Klasifikasi / Subklasifikasi Pekerjaan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Lampiran 1 Peraturan LPJKN Nomor 3 Tahun 2017Tanggal 29 Agustus 2017 KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN Selengkapnya….
Peraturan LPJKN Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA Selengkapnya….
Penjelasan atas PP Nomor 8 Tahun 2021
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O21 TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA Selengkapnya….
Ketentuan Penutup Tentang Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Selengkapnya….
Pembubaran Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Keempat Pembubaran Pasal 13 (1) Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan Selengkapnya….
Laporan Keuangan Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Ketiga Laporan Keuangan Pasal 10 (1) Perseroan perorangan wajib membuat Selengkapnya….
Perubahan Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Kedua Perubahan Pasal 8 (1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dilakukan Selengkapnya….
