Penerbitan SPPBJ

BAB – III

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

12.	Penerbitan SPPBJ
12.1	Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
12.2	Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaku Usaha melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
12.3	Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

	a.	keberlakuan data isian kualifikasi;
	b.	bukti sertifikat kompetensi personel yang ditawarkan;
	c.	kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan;
	d.	kelengkapan dokumen SPK;
	e.	Rencana Keselamatan Konstruksi;
	f.	rencana penandatanganan SPK;
	g.	jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
	h.	asuransi; dan/atau
	i.	hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

12.4.	Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, Pelaku Usaha mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.
12.5.	Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

	a.	apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
	b.	apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
	c.	apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

12.6	Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.
12.7.	SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
12.8.	Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
12.9	SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
12.10.	SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
12.11.	Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data SPK dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
12.12.	Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.