BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Selengkapnya….
SILA PERTAMAKETUHANAN YANG MAHA ESA Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Selengkapnya....
ARTIKEL TERBARU
Category: PRODUK HUKUM INDONESIA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Selengkapnya….
BENTUK DAN KEDAULATAN
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Selengkapnya….
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945 PEMBUKAAN(Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan Selengkapnya….
UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945
SUMPAH ATAU JANJI
BAB IX SUMPAH ATAU JANJI Pasal 76 (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Selengkapnya….
BERITA ACARA
BAB VIII BERITA ACARA Pasal 75 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. Selengkapnya….
BANTUAN HUKUM
BAB VII BANTUAN HUKUM Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau Selengkapnya….
TERSANGKA DAN TERDAKWA
BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA Pasal 50 (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik Selengkapnya….
Pemeriksaan Surat
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KelimaPemeriksaan Surat Pasal Selengkapnya….
Penyitaan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KeempatPenyitaan Pasal 38 Selengkapnya….
Penggeledahan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KetigaPenggeledahan Pasal 32 Selengkapnya….
Penahanan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KeduaPenahanan Pasal 20 Selengkapnya….
Penangkapan
BAB V PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN,PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian KesatuPenangkapan Pasal 16 Selengkapnya….
Penuntut Umum
BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Bagian KetigaPenuntut Umum Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang Selengkapnya….
Penyidik Pembantu
BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Bagian KeduaPenyidik Pembantu Pasal 10 (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Selengkapnya….
Penyelidik dan Penyidik
BAB IVPENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Bagian KesatuPenyelidik dan Penyidik Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat Selengkapnya….
Dasar Peradilan KUHAP
BAB IIIDASAR PERADILAN Pasal 3 Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Ruang Lingkup KUHAP
BAB IIRUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG Pasal 2 Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam Selengkapnya….
Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. Penyidik adalah Selengkapnya….
