II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA 2.1. Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK 2.1.1. Tujuan Tahapan reviu spesifikasi Selengkapnya….
CONTOH PENETAPAN PERSYARATAN KD BAGI KUALIFIKASI USAHA BESAR, PERHITUNGAN SKN, PERHITUNGAN PENGALAMAN PERSONEL Selengkapnya....
Category: SMART PBJ
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Selengkapnya….
Serah Terima Hasil Pekerjaan
I. PENDAHULUAN 1.6. Serah Terima Hasil Pekerjaan Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai Selengkapnya….
Pelaksanaan Kontrak
I. PENDAHULUAN 1.5. Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat Selengkapnya….
Pelaksanaan Pemilihan
I. PENDAHULUAN 1.4. Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Selengkapnya….
Persiapan Pemilihan
I. PENDAHULUAN 1.3. Persiapan Pemilihan Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Selengkapnya….
Persiapan Pengadaan
I. PENDAHULUAN 1.2. Persiapan Pengadaan Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau Selengkapnya….
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
I. PENDAHULUAN 1.1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA Selengkapnya….
Pendahuluan
I. PENDAHULUAN Pasal 1 Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan Selengkapnya….
Peraturan
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Pasal 1 Selengkapnya….
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 – Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
PERATURANLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
Ketentuan Penutup
BAB XVKETENTUAN PENUTUP Pasal 91 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. jenis dan uraian barang/jasa Selengkapnya….
Ketentuan Peralihan
BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku : a. Pokja Pemilihan/Pejabat Selengkapnya….
Ketentuan Lain-Lain
BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 86 (1) Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk Selengkapnya….
Penyelesaian Sengketa Kontrak
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KeenamPenyelesaian Sengketa Kontrak Pasal 85 (1) Penyelesaian Selengkapnya….
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KelimaPelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal Selengkapnya….
Daftar Hitam Nasional
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KeempatDaftar Hitam Nasional Pasal 83 (1) PA/KPA Selengkapnya….
Sanksi
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KetigaSanksi Pasal 78 (1) Dalam hal peserta Selengkapnya….
Pengaduan oleh Masyarakat
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KeduaPengaduan oleh Masyarakat Pasal 77 (1) Masyarakat Selengkapnya….
Pengawasan Internal
BAB XIIPENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM Bagian KesatuPengawasan Internal Pasal 76 (1) Menteri/kepala lembaga/kepala Selengkapnya….
