BAB XISUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN Bagian KeduaKelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 75 (1) Menteri/kepala lembaga/kepala Selengkapnya….
CONTOH PENETAPAN PERSYARATAN KD BAGI KUALIFIKASI USAHA BESAR, PERHITUNGAN SKN, PERHITUNGAN PENGALAMAN PERSONEL Selengkapnya....
Category: SMART PBJ
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
BAB XISUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN Bagian KesatuSumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 (1) Selengkapnya….
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
BAB XPENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Bagian KeduaLayanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 73 (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Selengkapnya….
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
BAB XPENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Bagian KesatuPengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasal 69 (1) Penyelenggaraan Pengadaan Selengkapnya….
Pengadaan Berkelanjutan
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN Bagian KetigaPengadaan Berkelanjutan Pasal 68 (1) Selengkapnya….
Penggunaan Produk Dalam Negeri
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN Bagian KeduaPenggunaan Produk Dalam Negeri Pasal Selengkapnya….
Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi
BAB IXUSAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN Bagian KesatuPeran Serta Usaha Kecil dan Selengkapnya….
Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KelimaTender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri Selengkapnya….
Penelitian
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KeempatPenelitian Pasal 62 (1) Penelitian dilakukan oleh: a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Selengkapnya….
Pengecualian
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KetigaPengecualian Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini: Selengkapnya….
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KeduaPengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pasal 60 (1) Pengadaan Barang/Jasa yang Selengkapnya….
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat
BAB VIIIPENGADAAN KHUSUS Bagian KesatuPengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pasal 59 (1) Penanganan Selengkapnya….
Serah Terima Hasil Pekerjaan
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KedelapanSerah Terima Hasil Pekerjaan Pasal 57 (1) Setelah Selengkapnya….
Penyelesaian Kontrak
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KetujuhPenyelesaian Kontrak Pasal 56 (1) Dalam hal Penyedia Selengkapnya….
Keadaan Kahar
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KeenamKeadaan Kahar Pasal 55 (1) Dalam hal terjadi Selengkapnya….
Perubahan Kontrak
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KelimaPerubahan Kontrak Pasal 54 (1) Dalam hal terdapat Selengkapnya….
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KeempatPembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53 (1) Pembayaran prestasi Selengkapnya….
Pelaksanaan Kontrak
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KetigaPelaksanaan Kontrak Pasal 52 (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri Selengkapnya….
Tender/Seleksi Gagal
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KeduaTender/Seleksi Gagal Pasal 51 (1) Prakualifikasi gagal dalam Selengkapnya….
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
BAB VIIPELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA Bagian KesatuPemilihan Penyedia Pasal 50 (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Selengkapnya….
