CONTOH PENETAPAN PERSYARATAN KD BAGI KUALIFIKASI USAHA BESAR, PERHITUNGAN SKN, PERHITUNGAN PENGALAMAN PERSONEL Selengkapnya....
Category: SMART PBJ
Penjelasan atas PP Nomor 8 Tahun 2021
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O21 TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA Selengkapnya….
Ketentuan Penutup Tentang Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Selengkapnya….
Pembubaran Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Keempat Pembubaran Pasal 13 (1) Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan Selengkapnya….
Laporan Keuangan Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Ketiga Laporan Keuangan Pasal 10 (1) Perseroan perorangan wajib membuat Selengkapnya….
Perubahan Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Kedua Perubahan Pasal 8 (1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dilakukan Selengkapnya….
Pendirian Perseroan Perorangan
BAB III PERSEROAN PERORANGAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 6 (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Selengkapnya….
Modal Dasar Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil
BAB II MODAL DASAR Pasal 3 (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan. (2) Besaran Selengkapnya….
Ketentuan Umum Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Selengkapnya….
Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pada Katalog Elektronik
K. Penggunaan Produksi Dalam Negeri 1. LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik serta Penyedia Katalog Elektronik Selengkapnya….
Pembaruan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik
J. Pembaruan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik dapat mengalami perubahan dan/atau diperbaharui dari waktu Selengkapnya….
Pencabutan Status sebagai Penyedia Katalog Elektronik
I. Pencabutan Status sebagai Penyedia Katalog Elektronik LKPP atau Pengelola Katalog Elektronik dapat mencabut status Selengkapnya….
Sanksi Dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik
H. Sanksi 1. apabila Penyedia Katalog Elektronik melanggar kewajiban atas Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik Selengkapnya….
Pembaruan Informasi dan Penambahan Produk Katalog Elektronik
G. Pembaruan Informasi dan Penambahan Produk 1. Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan Pembaruan Informasi dan Selengkapnya….
Perpajakan, Bea, Retribusi, dan Pungutan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik
F. Perpajakan, Bea, Retribusi, dan Pungutan Lainnya Penyedia Katalog Elektronik, Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang (apabila ada) Selengkapnya….
Perbuatan yang Dilarang Dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik
E. Perbuatan yang Dilarang 1. Tidak memenuhi kewajiban sebagai Penyedia Katalog Elektronik; 2. Tidak memenuhi Selengkapnya….
Hak dan Kewajiban LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik
D. Hak dan Kewajiban LKPP dan/atau Pengelola Katalog Elektronik 1. Hak LKPP dan/atau Pengelola Katalog Selengkapnya….
